Abdul Halik Harun
BITUNG - Komisi IX DPR RI Reses di Masa Persidangan Ke-V Tahun 2023-2024 melakukan kunjungan kerja di kota Bitung. Rabu (17/072024)
Adapun Tim beranggotakan Wakil ketua komisi IX DPR RI Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si, anggota komisi IX Rahmat Handoyo, S, Pi, M.M fraksi PDIP dapil Jateng V, Dr. Hj. Saniatul Lativa, SE, M.M fraksi Golkar dapil Jambi, Dr, Ir. Kardaya Warnika, D.E.A fraksi Gerindra dapil Jabar VIII, H. Handayani, SKM, MPH fraksi PKB dapil Jambi, HJ. Aliyah Mustika Ilham, SE fraksi Demokrat dapil Sulses I, Staf Ahli Menteri ketenaga kerjaan RI Bidang Hubungan Antar Lembaga Bpk. Darmawansyah, dr. Andi Sagu.
Wakil ketua komisi IX DPR RI ibu Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si, memberi apresiasi kepada pemerintah kota Bitung seusai mendengar pemaparan dari Wali Kota Bitung Ir. Maurits Mantiri, M.M.
Dalam penyampaiannya, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI mengapresiasi Pemerintah kota Bitung, atas penghargaan Universal Health Coverage (UHC) AWARD tahun 2023 dan Pencapaian kepesertaan BPJS kesehatan 100 %.
" Pak wali ini rupanya mempunyai Visi yang sangat luar biasa, walaupun PAD nya kecil tapi UHC nya maksimal serta kelebihan dan keunggulan termasuk juga yang terakhir yang pak wali sampaikan." Tukas Kurniasih
Yang harus kita ingat kata Dia, mengenai tahapan dan sinergi. Mudah-mudahan Komisi IX bisa membawa pulang beberapa masukan masukan dan harapan dari pemerintah serta masyarakat kota Bitung.
" Kami berharap dengan capaian ini bisa di barengi juga dengan fasilitas kesehatan yang memadai” Tandasnya
Perlu diketahui pemerintah kota Bitung pada 14 maret 2023 lalu melalui Sekretaris Daerah Kota Bitung Rudy Theno menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) 2023 di Balai Sudirman Jakarta.
UHC Award diberikan oleh pemerintah pusat sebagai apresiasi terhadap komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat Indonesia.
Sementara Walikota Bitung, Ir Maurits Mantiri dalam paparannya di depan wakil ketua dan anggota komisi IX DPR RI menyentil tentang “Sinergi Membangun Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat Bitung.
“Kami Pemerintah dan masyarakat Kota Bitung merasa terhormat atas kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ke Kota Kami ” Tukas Mantiri
Lanjut Maurits, Bitung adalah satu dari 15 kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Utara yang mempunyai VISI “Terwujudnya Bitung Kota Digital yang Mandiri, Sejahtera dan Berkarakter berlandaskan Gotong Royong”
Yang mempunyai luas wilayah 313, 50 KM persegi, memilik populasi : 232.440 JIWA dan area : 31.350, 35 ha, terdiri dari 69 Kelurahan dan 8 kecamatan, dimana 42.67% nya adalah Hutan lindung, cagar alam, taman wisata alam dan Hutan wisata, Yang 57.30% terdiri dari Pertanian dan perkebunan, Ruang terbuka hijau, pelabuhan industri, perkantoran, dan lain-lain.
Kota Bitung jelas Maurits juga memiliki industri perikanan serta pariwisata seperti wisata bahari dan bawah laut yang indah, fauna, sejarah, budaya dan agama wisata industri serta wisata alam.
" Cakupan Peserta KBPJS Kesehatan Kota Bitung tahun 2024 ini adalah 221.011 atau sekitar 100, 89 % peserta yang aktif, saat ini ada 50.000 masyarakat yang menjadi peserta BPJS Kesehatan mandiri, semula bayar sendiri di take over (di ambil alih) menjadi pembayaran Pemerintah Kota Bitung." Ungkap Maurits.
Menambahkan. Maurits berharap Pemerintah Kota Bitung
Mendapatkan dukungan kebijakan dan program dari DPR RI khususnya Komisi IX untuk mengatasi isu dan tantangan di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan, memperkuat sinergi program pusat dan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bitung.
" Dengan bertahap serta bersinergi Mari bersama sama kita wujudkan masyarakat Kota Bitung yang sehat, produktif, dan sejahtera, " tutupnya.
Menurut anggota komisi IX Rahmat Handoyo, S, Pi, M.M fraksi PDIP Dapil Jateng V, dengan hanya APBD tidak sampe 1 Triluin, dan PAD Hanya 100 M, Pemkot Bitung bisa buat implementasi UU JKN, dengan berlakunya BPJS Kesehatan UHC non Cut Off, dan ini baru pertama di Asia
Dikesempatan itu pula di serahkan secara simbolis santunan jaminan kecelakaan kerja, santunan jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan beasiswa. (AH)
